Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

RINGKASAN PAKET HAFALAN UUD 1945

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945
PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

rangkuman undang-undang dasar 1945

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berikut ini akan mimin bagikan ringkasan atau rangkuman undang-undang dasar 1945 secara rinci, supaya kita semua mudah untuk mempelajarinya



PASAL

AYAT

ISI
Amandemen
ke-Kata Kunci
BAB 1
BENTUK DAN KEDAULATAN Bentuk
1-1RI > Kesatuan > Republik Kedaulatan
1-2Kedaulatan > di tangan Rakyat >   dilaksanakan mnrt UU*3
1-3RI > Negara Hukum*3
BAB 2
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MPR
2-1MPR = DPR + DPD -> PEMILU*4Anggota MPR
2-2Sidang MPR min.1x /5thn di Jkt Sidang
2-3Putusan MPR -> Voting (suara terbanyak) Voting
3-1MPR Mengubah & Menetapkan UUD*3
3-2MPR melantik Pres & Wapres*3/*4
3-3MPR memberhentikan Pres/WP dlm masa jabatan   mnrt UUD*3/*4
BAB 3
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Presiden
4-1Presiden -> Kekuasaan Pemerintahan Wewenang
4-2Pres dibantu 1 Wapres
5-1Presiden -> ajukan RUU ke DPR*1RUU
5-2Presiden -> Peraturan Pemerintah
6-1Calon Pres/WP -> WNI asli, =/ khianati   negara, sehat rohani jasmani*3CaPres
6-2Syarat Pres/WP -> diatur UU*3CaWaPres
6A-1Pres -> dipilih 1pasangan o/ rakyat*3Syarat
6A-2Capres diusulkan parpol/koalisi*3
6A-3Capres >50% dgn min.20% perprovinsi >   dilantik Pres*3
6A-4Klo gak ada, 2calon terunggul -> putaran   ke2*4
6A-5Tata   cara pemilu pres -> UU*3
7-Pres/WP -> masa jabtn 5th; dpt dipilih 1x lg*1
7A-Pres/WP dpt diberhentikan MPR atas usul DPR*3
7B-1Usul pemberhentian dr DPR -> diperiksa MK   dulu*3Pemberhentian
7B-2Usul DPR -> Fungsi Pengawasan*3Presiden
7B-3Usul DPR -> MK -> min dihadiri 2/3 DPR   + disetujui 2/3 YANG hadir*3
ex: total 100, hadir 90, setuju minimal 60
7B-4MK meriksa usul maks.90 hari*3
7B-5Hasil MK (+) -> DPR sidang paripurna*3
7B-6MPR -> Sidang min.30 hari sejak nerima   usul DPR*3

7B-7Putusan MPR->Paripurna;hadirmin.3/4   anggota+ setuju2/3drYANGhadir*3
7C-Presiden TIDAK DAPAT membubarkan DPR*3
8-1Pres berhenti -> diganti WaPres*3
8-2WaPres kosong -> MPR sidang milih Wapres   (min.60hari)*3
8-3Jika   Pres + Wapres berhenti -> MenLu + MenDaGri + MenHan*4
9-1Sumpah & Janji Presiden -> dihadapan   MPR atau DPR*1Sumpah
9-2Jika   tdk bisa -> dihadapan pimpinan MPR, disaksikan pimpinan MA*1Presiden
10-Presiden memegang Kekuasaan tertinggi atas   TNI AD AL AU
11-1Pres -> menyatakan Perang, Perdamaian   & Persetujuan ->persetujuan DPR*4Perang
11-2Pres -> Perjanjian Internasional ->   prsetujuan DPR*3Perdamaian
11-3lebih lanjut diatur UU*3Perjanjian Itsl
12-Presiden menyatakan Keadaan Bahaya Keadaan Bahaya
13-1Presiden mengangkat DUTA & KONSUL Duta
13-2dgn pertimbangan DPR*1Konsul
13-3Menerima duta negara lain -> pertimbangan   DPR*1
14-1Presiden -> Grasi & Rehabilitasi ->   pertimbangan MA*1Grasi, Rehabilitasi
14-2Presiden -> Amnesti & Abolisi ->   pertimbangan DPR*1Amnesti, Abolisi
15-Presiden -> Gelar, Tanda Jasa, Tanda   Kehormatan*1Gelar
Tanda   Jasa
16-Presiden membentuk Dewan Pertimbangan*4Dewan
Pertimbangan
BAB 4
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DPA
D I H A   P U S
BAB 5
KEMENTERIAN NEGARA
17-1Presiden dibantu Menteri Menteri
17-2Menteri -> diangkat & diberhentikan   Pres*1
17-3Menteri membidangi urusan tertentu*1
17-4Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri   -> diatur UU*3
BAB 6
PEMERINTAHAN DAERAH
18-1NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota ->   Pemda*2Pemda
18-2Asas otonomi dan tugas pembantuan*2Otoda
18-3DPRD dipilih melalui pemilu*2
18-4Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)   dipilih scr demokratis*2
18-5Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali*2
18-6Pemda -> peraturan daerah*2
18-7lebih lanjut diatur UU*2
18A-1Hubungan Wewenang Pemerintah   Pusat-Daerah-> diatur UU*2
Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll   secara adil dan selaras
18A-2*2
18B-1Negara mengakui daerah khusus/istimewa*2
Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak   tradisional (sesuai dg prinsip NKRI)
18B-2*2
BAB 7
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
19-1DPR dipilih -> Pemilu*2DPR
19-2Susunan DPR -> UU*2
19-3DPR bersidang min.1x /tahun*2
20-1DPR (kekuasaan membuat UU)*1RUU
20-2RUU dibahas antara Presiden dan DPR*1
20-3Jika   ditolak, tidak bisa diajukan lagi pada masa itu*1
20-4Presiden mengesahkan RUU yang disetujui*1
20-5Jika   Presiden tidak mengesahkan, dalam 30 hari RUU sah menjadi UU*2
20A-1DPR -> fungsi anggaran, legislasi, dan   pengawasan*2Hak DPR
20A-2Hak DPR -> Interpelasi, angket, menanyakan   pendapat*2Interpelasi
Hak anggota DPR -> hak mengajukan pertanyaan, hak   menyatakan pendapat, hak imunitas
20A-3*2Angket
20A-4lebih lanjut diatur UU*2Imunitas
21-Anggota DPR berhak mengajukan RUU*1
22-1Presiden -> PERPU (jika genting/memaksa) PERPU
22-2Perpu persetujuan DPR
22-3DPR tidak disetuju -> harus dicabut
22A-Perpu lebih lanjut diatur UU*2
22B-Anggota DPR dapat diberhentikan*2
BAB 7-A *3
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
22C-1DPD dipilih (tiap prov) -> Pemilu*3DPD
22C-2Jumlah   DPD tiap prov sama; jumlah seluruh prov < 1/3 x jumlah DPR*3
22C-3bersidang min 1x setahun*3
22C-4lebih lanjut diatur UU*3
22D-1DPD Mengajukan RUU tentang daerah ke DPR*3
22D-2DPD ikut membahas RUU*3
22D-3DPD mengawasi pelaksanaan UU tentang daerah*3
22D-4DPD dapat diberhentikan*3








[fyi]RUUberkaitan   dgn daerah: Otoda, Hub.Pusat-Daerah, P'BentuknP'Mekarn
P'HabunganDaerah,   P'KelolaanSDA,Perimbangan KEUPusat-Daerah
BAB 7-B *3
PEMILIHAN UMUM
22E-1Asas Pemilu: LUBeR JurDil (5th sekali)*3Pemilu
22E-2Memilih -> DPR, DPD, Pres/Wapres, DPRD*3Parpol
22E-3Peserta Pemilu DPR & DPRD -> Parpol*3Luber JurdiL
22E-4Peserta Pemilu DPD -> Perseorangan*3
22E-5Pemilu diselenggarakan oleh KPU*3
22E-6lebih lanjut diatur UU*3
BAB 8
HAL KEUANGAN
23-1APBN ditetapkan tiap tahun dengan terbuka dan   bertanggung jawab*3Keuangan
23-2RAPBN diajukan Presiden, dibahas bersama DPR,   dgn pertimbangan DPD*3APBN
23-3RAPBN tidak disetujui DPR -> APBN thn lalu*3
23A-Pajak dan pungutan lain -> diatur UU*3Pajak
23B-Macam & Harga -> Mata Uang -> UU*4Mata Uang
23C-Hal lain ttg Keu Neg -> UU*3
23D-Negara memiliki Bank Sentral*4Bank Sentral
BAB 8-A *3
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
23E-1BPK bebas dan mandiri -> memeriksa   pengelolaan & tgjwb KN*3BPK
23E-2Hasil Audit diserahkan kpd DPR, DPD, DPRD   sesuai kewenangan*3Pemeriksaan
23E-3Hasil Audit -> Tindak Lanjuti o/   lembaga/badan sesuai UU*3Audit
23F-1Anngota BPK dipilih DPR, pertimbangan DPD,   diresmikan Presiden*3
23F-2Pimpinan BPK dipilih dari & oleh anggota   BPK*3
23G-1BPK -> di Ibu Kota Negara + perwakilan   tiap Prov*3
23G-2lebih lanjut diatur UU*3
BAB 9
KEKUASAAN KEHAKIMAN
24-1Kekuasaan kehakiman merdeka U/ menegakkan   hukum & keadilan*3Kehakiman
24-2Kekuasaan kehakiman -> MA + MK*3MA
[fyi] badan peradilan dibawah MA: PU, PA, PM,   PTUN MK
24-3Badan lain fungsi kehakiman -> diatur UU*4
24A-1Kewenangan MA: mengadili tk. KASASI, menguji   peraturan dbwh UU*3Kasasi
24A-2Hakim Agung: integritas, terpuji, adil,   profesional, pengalaman Hukum*3Hakim Agung
24A-3Calon Hakim Agung -> diusulkan KY ke DPR   -> ditetapkan Presiden*3
24A-4Ketua/Wakil MA -> dipilih Hakim Agung*3
24A-5lebih lanjut diatur UU*3
24B-1Komisi Yudisial (KY) -> mandiri*3Komisi Yudisial
24B-2Anggota KY: cakap Hukum, integritas, tdk   tercela*3
24B-3Anggota KY -> diangkat & diberhentikan   Presiden, persetujuan DPR*3
24B-4lebih lanjut diatur UU*3
Wewenang MK: mengadili tingkat pertama & terakhir,   memutus sengketa lembaga negara, pembubaran parpol, mmutus perselisihan hasil   Pemilu

24C-1*3
24C-2MK: Putusan ats dugaan Pelanggaran Presiden*3Hakim Konstitusi
MK -> 9 anggota HakimKonstitusi ->ditetapkan   Presiden -> diusulkano/ MA, DPR, Pres

24C-3*3
24C-4Ketua/Wakil MK -> dipilih o/ Hakim   Konstitusi*3
24C-5Syarat Hakim Konstitusi*3
24C-6lebih lanjut diatur UU*3
25-Syarat menjadi & diberhentikan -> sbg   Hakim -> UU
BAB 9-A *2
WILAYAH NEGARA Wilayah
NKRI->NegaraKepulauan ->berciriNusantara   ->batas wilayah &haknya -> UU
25A-*2Nusantara
BAB 10
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
26-1Warga Negara = Orang Indo asli + bangsa lain   yang DiSAHkan UU Warga Negara
26-2Penduduk = WNI + Orang Asing yg berTEMPAT   TINGGAL di Indo*2Penduduk
26-3lebih lanjut diatur UU*2
27-1Segala WN kedudukan SAMA dlm Hukum &   Pemerintahan Hukum
27-2Tiap2   WN -> berHAK ats Pekerjaan & Hidup Layak Hidup Layak
27-3Setiap WN -> berhak & wajib ikut serta   -> Pembelaan Negara*2Bela Negara
28-Kemerdekaan Berserikat;Berkumpul;   Mengeluarkan pikiran berserikat
BAB 10-A *2
HAK ASASI MANUSIA HAM
28A-Hak Hidup, m'pertahankan Hidup &   Kehidupan*2hak
28B-1Hak berKeluarga; melanjutkn keturunan melalui   Perkawinan Sah*2

28B-2Hak anak: hidup tumbuh, berkembang,   p'lindungan dr kekerasan & diskriminasi*2
Hakmgembangkn diri -> pmenuhan kbthn   dasar: pendidikan, IPTEK, seni
28C-1budaya*2
28C-2Hak memajukan diri dlm prjuangkn hak scr   kolektif*2
28D-1Hak PERLAKUAN YG SAMA dihadapan hukum*2
28D-2Hak bkrja, dpt imbalan, dberlakukan adil   & layak dlm hub krja*2
28D-3Hak ksmptn yg sama dlm pemerintahan*2
28D-4Hak status KWN*2
28E-1Bebas memeluk agama &bribadah*2
28E-2Hak ats k'bebasan meyakini k'percayaan*2
28E-3bebas b'serikat, brkumpul &b'pendapat*2
28F-Hak b'komunikasi &m'peroleh informasi*2
28G-1Hak p'lindungn diri, kelrga, khormatn,   mrtabat &hrta milikny*2
28G-2Hak bebas p'siksaan; m'oleh suaka politik dr   neg lain*2suaka
28H-1Hak hidup sejahtera -> layanan kesehatan*2
28H-2Hak kemudahn &prlakuan khusus*2
28H-3Hak Jaminan sosial*2
28H-4Hak milik pribadi*2
Hak yg tdk dpt dikurangi: hidup, tdk disiksa, merdeka,   agama, diakui dpn hukum, tdk dituntut hukum berlaku surut

28i-1*2
28i-2Bebas dr pelakuan diskriminatif*2
28i-3Menghormati identitas budaya & hak masy   tradisional*2
28i-4ttg HAM -> tg jawab Negara*2
28i-5pelaksanaan HAM diatur UU*2
28J-1menghormati HAM org lain*2
28J-2melaksanakan HAM wajib tunduk pembatasan UU*2
BAB 11
AGAMA
29-1Negara berdasar ats Ketuhanan YME Agama
29-2Kemerdekaan memeluk agama & beribadah Beribadah
BAB 12
PERRTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA*2
30-1WN -> berhak & wajib -> usaha   HANKAM*2TNI
30-2TNI dan   POLRI -> Kekuatan Utama; Rakyat -> Kekuatan Pendukung*2Polri
30-3TNI: AD   AL AU -> melindungi keutuhan Neg*2Hankam
30-4POLRI: keamanan, melindungi, melayani   MASYarakat, penegakan Hukum*2
30-5lebih lanjut diatur UU*2
BAB 13
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*4
31-1Setiap WN berhak mdpt Pendidikan*4Pendidikan
31-2WN -> wajib pend.dasar -> pemerintah   wajib membiayai*4Sisdiknas
31-3Sistem Pendidikan Nasional*4
31-4Anggaran Pendidikan min.20% dr APBN*420%
31-5memajukn Iptek dgn menjunjung agama &   persatuan bgs*4
32-1Kebudayaan Nasional*4Kebudayaan
32-2Bahasa Daerah -> Kekayaan budaya Nasional*4Bahasa Daerah
BAB 14
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN   SOSIAL*4
33-1Perekonomian -> usaha bersama -> asas   Kekeluargaan Perekonomian
33-2Cabang produksi penting, hajat bnyk org ->   dikuasai Negara Hajat
33-3Bumi, air, kekayaan alam -> dikuasai   Negara -> kemakmuran rakyat Bumi, Air
33-4Perekonomian Nas -> brdasar Demokrasi   Ekonomi*4Demokrasi
33-5lebih lanjut diatur UU*4Ekonomi
34-1Fakir   Miskin, anak terlantar -> dipelihara Negara*4Fakir   Miskin
34-2Sistem Jaminan Sosial*4Jaminan   Sosial
34-3Fasilitas   Kesehatan, Pelayanan Umum -> tg jwb Negara*4Pelayanan
34-4lebih lanjut diatur UU*4Kesehatan
BAB 15
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA   LAGU KEBANGSAAN*2
35-Bendera RI -> Sang Merah Putih Bendera
36-Bahasa Negara -> Bahasa Indonesia Bahasa
36A-Lambang Negara -> Garuda Pancasila;   Semboyan: Bhineka Tunggal Ika*2Lambang
36B-Lagu Kebangsaan -> Indonesia Raya*2Lagu
36C-lebih lanjut diatur UU*2
BAB 16
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
37-1Usul perubahan pasal -> min. 1/3 anggota   MPR*4perubahan UUD
37-2Usul -> diajukan tertulis + alasannya*401-Mar
37-3Sidang MPR utk mengubah -> dihadiri min.   2/3 anggota MPR*402-Mar
37-4Putusan -> persetujuan min 50% + 1 dr   SELURUH anggota MPR*450% + 1
37-5Bentuk Kesatuan NKRI -> tidak dapat   dirubah*4
ATURAN PERALIHAN
Pasal 1 Peraturan UU -> tetap berlaku selama blm   diadakan baru mnrt UUD ini*4
Pasal 2 Semua Lembaga Neg -> masih berfungsi slm   belum diadakan baru*4
Pasal 3 Pembentukan MK maks.17/8/2003*4
ATURAN TAAMBAHAN
Pasal 1 MPR meninjau TAP MPR/S -> sidang MPR 2003*4
Pasal 2 UUD 45 -> Pembukaan & Pasal-pasal*4

Post a Comment for "RINGKASAN PAKET HAFALAN UUD 1945"